PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/23/PBI/2009

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/23/PBI/2009
TENTANG
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa perekonomian nasional perlu memiliki sistem perbankan
syariah yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk
kepada pengusaha menengah, kecil dan mikro;
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan syariah
kepada usaha menengah, kecil dan mikro secara optimal, Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah harus sehat dan tangguh
(sustainable);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b maka diperlukan penyesuaian terhadap
ketentuan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam
suatu Peraturan Bank Indonesia.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901) sebagaimana
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut
BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah;
2. Kantor Cabang adalah kantor BPRS yang bertanggungjawab
kepada kantor pusat BPRS yang bersangkutan dengan alamat
tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang
tersebut melakukan usahanya;
3. Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan
pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya;
4. Kegiatan Kas di luar Kantor adalah kegiatan kas dalam rangka
melayani nasabah BPRS meliputi antara lain:
a. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindahpindah
dengan menggunakan alat transportasi atau pada
lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil,
kas terapung atau counter bank non permanen;
b. Payment Point yaitu kegiatan dalam bentuk penerimaan
pembayaran melalui kerjasama antara BPRS dengan pihak
lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan
pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau
penerimaan setoran dari pihak ketiga; dan
c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas atau non
kas yang dilakukan secara elektronis untuk memudahkan
nasabah antara lain dalam rangka menarik atau menyetor
secara tunai atau melakukan pembayaran melalui
pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh
informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah,
termasuk ATM yang dilakukan dengan pemanfaatan
teknologi melalui kerja sama dengan pihak lain;
5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh
Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
6. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;
7. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undangundang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah
dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada
Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan
Prinsip Syariah;
9. Pejabat Eksekutif adalah pemimpin Kantor Cabang yang
bertanggung jawab langsung kepada Direktur BPRS dan/atau
mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPRS;
10. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut PSP
adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok
usaha yang:
a. memiliki saham BPRS sebesar 25% (dua puluh lima persen)
atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan
memperoleh hak suara; atau
b. memiliki saham BPRS kurang dari 25% (dua puluh lima
persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai
hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah
melakukan pengendalian BPRS baik secara langsung
maupun tidak langsung;
11. Hari adalah hari kalender.
Pasal 2
Bentuk badan hukum BPRS adalah Perseroan Terbatas.
Pasal 3
BPRS harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi
persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang-undangan juga harus memuat ketentuan bahwa:
a. calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan
calon anggota DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham;
b. pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan
anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank
Indonesia;
c. tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lain yang terkait
dengan persyaratan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS harus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
d. rapat umum pemegang saham BPRS harus menetapkan
remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, laporan
pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa
akuntan publik, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam
ketentuan Bank Indonesia; dan
e. rapat umum pemegang saham harus dipimpin oleh Komisaris
Utama.
BAB II
PERIZINAN
Bagian Pertama
Pendirian BPRS
Pasal 4
(1) BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha
setelah memperoleh izin Bank Indonesia.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dalam 2 (dua) tahap:
a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan
persiapan pendirian BPRS; dan
b. izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha BPRS
setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
selesai dilakukan.
Pasal 5
Modal disetor BPRS paling kurang sebesar:
a. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang
didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan
Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
b. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang
didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut
pada huruf a di atas;
c. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang
didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf a dan huruf b di
atas.
Pasal 6
BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang
seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
b. pemerintah daerah; atau
c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b.
Bagian Kedua
Persetujuan Prinsip
Pasal 7
(1) Permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diajukan paling kurang
oleh salah satu calon pemilik BPRS disertai dengan antara lain:
a. akta pendirian atau rancangan akta pendirian badan hukum
Perseroan Terbatas (PT), termasuk anggaran dasar atau
rancangan anggaran dasar;
b. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masingmasing
kepemilikan saham;
c. daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan
anggota DPS disertai dengan dokumen yang akan diatur
lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia;
d. studi kelayakan mengenai potensi ekonomi dan peluang
pasar;
e. rencana bisnis (business plan); dan
f. bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen)
dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5.
(2) Calon pemilik BPRS harus memberikan penjelasan mengenai
sumber dana, rencana dan tujuan pendirian serta kemampuan
keuangan dalam rangka memelihara solvabilitas dan
pertumbuhan BPRS.
Pasal 8
(1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak
tanggal persetujuan prinsip diberikan dan tidak dapat
diperpanjang.
(2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha
sebelum mendapat izin usaha.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) calon pemilik BPRS belum mengajukan permohonan izin
usaha kepada Bank Indonesia, maka persetujuan prinsip yang
telah diberikan menjadi tidak berlaku.
Bagian Ketiga
Izin Usaha
Pasal 9
Permohonan untuk mendapatkan izin usaha BPRS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diajukan oleh pihak
yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) disertai dengan, antara lain:
a. akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), yang
memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi
berwenang;
b. daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf b, dalam hal terjadi perubahan pemegang
saham;
c. daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan
anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf c, dalam hal terjadi perubahan calon anggota Dewan
Komisaris, Direksi dan/atau DPS; dan
d. bukti pemenuhan modal disetor minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.
Pasal 10
(1) BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib
melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 60 (enam puluh)
hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.
(2) Pelaksanaan kegiatan usaha BPRS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank
Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal
pelaksanaan kegiatan usaha.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) BPRS belum melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha
BPRS yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 11
BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib
mencantumkan secara jelas frase “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”
atau “BPR Syariah” atau “BPRS” pada penulisan namanya dan logo
iB pada kantor BPRS yang bersangkutan.
BAB III
KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL
Bagian Pertama
Kepemilikan
Pasal 12
Kepemilikan BPRS oleh badan hukum Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 paling tinggi sebesar modal bersih badan
hukum yang bersangkutan.
Pasal 13
Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS
dilarang:
a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk
apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money
laundering).
Pasal 14
(1) Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik BPRS harus memenuhi
persyaratan integritas, yang paling kurang mencakup:
a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan
syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
dan
c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan
BPRS yang sehat dan tangguh (sustainable).
(2) BPRS wajib memiliki PSP.
(3) Pemegang saham yang ditunjuk sebagai PSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), selain memenuhi persyaratan integritas
sebagaimana pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan
kelayakan keuangan.

Bagian Kedua
Perubahan Kepemilikan
Pasal 15
(1) Perubahan kepemilikan BPRS yang mengakibatkan perubahan
dan/atau terjadinya PSP baru, tunduk kepada tatacara perubahan
pemilik BPRS yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku mengenai penggabungan (merger),
peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi).
(2) Perubahan kepemilikan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai akibat adanya pewarisan tidak diperlakukan sebagai
akuisisi namun tetap wajib memperoleh persetujuan dari Bank
Indonesia.
(3) Perubahan kepemilikan BPRS yang tidak mengakibatkan
perubahan dan/atau terjadinya PSP baru wajib dilaporkan oleh
Direksi BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh)
hari setelah perubahan.
Bagian Ketiga
Perubahan Modal Dasar
Pasal 16
Perubahan modal dasar wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada
Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal
diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi
berwenang.

Pasal 17
Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh BPRS wajib
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 18
BPRS wajib mengadministrasikan dengan tertib daftar pemegang
saham dan perubahannya.
BAB IV
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DAN PEJABAT EKSEKUTIF
Bagian Kesatu
Dewan Komisaris dan Direksi
Pasal 19
Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi dan
memelihara integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.
Pasal 20
(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat
kepada Direksi.
(2) Pengawasan dan nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dapat
mengembangkan dan memitigasi risiko atas kegiatan bisnisnya.

(3) Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk
memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
Pasal 21
(1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang
dan paling banyak 3 (tiga) orang.
(2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di dekat tempat
kedudukan BPRS.
(3) Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau
Komisaris Utama.
Pasal 22
Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
a. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPRS
atau Bank Perkreditan Rakyat lain; atau
b. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada
2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank.
Pasal 23
(1) Direksi mengelola BPRS sesuai dengan kewenangan dan
tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan
syariah.
(2) Direksi bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan
BPRS sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip
kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
Pasal 24
(1) Jumlah anggota Direksi BPRS paling sedikit 2 (dua) orang.
(2) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
(3) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi
termasuk Direktur Utama harus berpengalaman operasional
paling kurang:
a. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau
pembiayaan di perbankan syariah;
b. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau
perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki
pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau
c. 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di
lembaga keuangan mikro syariah.
(4) Anggota Direksi berpendidikan formal paling kurang setingkat
Diploma III atau Sarjana Muda.
(5) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi kelulusan dari
lembaga sertifikasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah tanggal
pengangkatan efektif.
(6) Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya wajib bersikap
independen dalam menjalankan tugasnya.
(7) Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap
PSP.
Pasal 25
(1) Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di sekitar tempat
kedudukan kantor pusat BPRS.
(2) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan:
a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua,
anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung
atau ipar; dan/atau
b. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang
tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri atau saudara
kandung.
(3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau Pejabat
Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga
lain.
(4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang
mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung
jawab kepada pihak lain.
Pasal 26
(1) Penunjukkan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota
Direksi BPRS harus mendapat persetujuan rapat umum
pemegang saham.
(2) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota
Direksi berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank
Indonesia.
(3) Pemegang saham dapat mengajukan calon anggota Dewan
Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPRS sebelum rapat
umum pemegang saham.
(4) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi
BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diangkat
dalam rapat umum pemegang saham paling lambat 45 (empat
puluh lima) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Bank
Indonesia diberikan.
(5) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan
oleh BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh)
hari sejak tanggal rapat umum pemegang saham.
Pasal 27
(1) Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota
Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib disampaikan
kepada Bank Indonesia.
(2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan
Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku efektif setelah mendapat penegasan dari Bank
Indonesia.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas Syariah
Pasal 28
(1) BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor
pusat BPRS.
(2) Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan
perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap
pengembangan operasional BPRS yang sehat;
4. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan
(Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam
ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit
and proper test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan
pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan
di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang
saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima)
tahun terakhir sebelum dicalonkan.
Pasal 29
(1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan
saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah
dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS
lainnya.
(2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
a. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS;
b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk
produk baru BPRS yang belum ada fatwanya.
c. melakukan review secara berkala terhadap mekanisme
penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan
jasa BPRS; dan
d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah
dari satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanan tugasnya.
(3) Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut
dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 30
(1) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling
banyak 3 (tiga) orang.
(2) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu
anggota DPS.
(3) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS
paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
Pasal 31
(1) Penunjukkan anggota DPS harus mendapat persetujuan rapat
umum pemegang saham.
(2) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional -
Majelis Ulama Indonesia.
(3) Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat
persetujuan dari Bank Indonesia.
Pasal 32
(1) Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS
wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.
(2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah
mendapat penegasan dari Bank Indonesia.
Bagian Ketiga
Pejabat Eksekutif
Pasal 33
(1) Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Pejabat
Eksekutif BPRS wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada
Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak
tanggal pengangkatan, penggantian atau pemberhentian efektif.
(2) Apabila menurut penilaian dan penelitian Bank Indonesia,
Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak
Lulus), Daftar Kredit Macet atau terdapat informasi lain yang
menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas dan
kompetensi, maka pengangkatan Pejabat Eksekutif tersebut
wajib dibatalkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.
BAB V
KEGIATAN USAHA
Pasal 34
BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Perbankan Syariah dengan menerapkan Prinsip
Syariah dan prinsip kehati-hatian.
BAB VI
PEMBUKAAN KANTOR BPRS
Bagian Pertama
Kantor Cabang
Pasal 35
(1) Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin
Bank Indonesia.
(2) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan paling kurang:
a. berlokasi dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan
kantor pusatnya;
b. telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS;
c. didukung dengan teknologi sistem informasi yang memadai;
dan
d. menambah modal disetor paling kurang sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari ketentuan modal minimal BPRS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan lokasi
pembukaan Kantor Cabang.
(3) Khusus untuk BPRS yang berkantor pusat di wilayah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Bogor,
Depok, Tangerang dan Bekasi, selain dapat membuka Kantor
Cabang di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
juga dapat membuka Kantor Cabang di wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok,
Tangerang dan Bekasi.
Pasal 36
(1) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang wajib dilakukan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin
diterbitkan.
(2) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank
Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal
pembukaan.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) BPRS tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang, maka
izin pembukaan Kantor Cabang yang telah diberikan menjadi
tidak berlaku.
Bagian Kedua
Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor
Pasal 37
(1) Rencana pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar
Kantor harus dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPRS.
(2) Pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor hanya
dapat dilakukan di wilayah sekitar kantor BPRS yang menjadi
induknya.
(3) Laporan keuangan Kantor Kas dan transaksi keuangan yang
dilakukan dalam Kegiatan Kas di luar Kantor wajib digabungkan
dengan laporan keuangan kantor BPRS yang menjadi induknya
pada hari yang sama.
Pasal 38
Pelaksanaan pembukaan Kantor Kas wajib dilaporkan oleh Direksi
BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) setelah
tanggal pembukaan.
Pasal 39
(1) Pembukaan Kegiatan Kas di luar Kantor wajib dilaporkan oleh
Direksi BPRS kepada Bank Indonesia secara semesteran untuk
posisi akhir bulan Juni dan Desember.
(2) Laporan pembukaan Kegiatan Kas di luar Kantor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 10
(sepuluh) hari setelah akhir bulan laporan.
BAB VII
PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR
Bagian Kesatu
Kantor Pusat dan Kantor Cabang
Pasal 40
(1) Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang hanya dapat
dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
(2) Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang hanya dapat
dilakukan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang sama.
(3) Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang harus
mempertimbangkan kepentingan nasabah.
Pasal 41
(1) Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang wajib
diumumkan kepada nasabah dan masyarakat paling lambat 10
(sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
(2) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor
Cabang wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank
Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal
pelaksanaan pemindahan alamat.
(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal izin diberikan, BPRS tidak melaksanakan pemindahan
alamat kantor, maka izin pemindahan alamat kantor pusat dan
Kantor Cabang yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
Bagian Kedua
Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor
Pasal 42
(1) Pemindahan alamat Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor
hanya dapat dilakukan di wilayah sekitar kantor BPRS yang
menjadi induknya.
(2) Pemindahan alamat Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor
harus mempertimbangkan kepentingan nasabah.
Pasal 43
(1) Pemindahan alamat Kantor Kas wajib diumumkan kepada
nasabah dan masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum
tanggal pelaksanaan.
(2) Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas wajib dilaporkan
oleh Direksi BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah
tanggal pelaksanaan.
Pasal 44
(1) Pemindahan alamat Kegiatan Kas di luar Kantor wajib
dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia secara
semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
(2) Laporan pemindahan alamat Kegiatan Kas di luar Kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling
lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir bulan laporan.
BAB VIII
PENUTUPAN KANTOR
Bagian Kesatu
Kantor Cabang
Pasal 45
Penutupan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Bank
Indonesia.
Pasal 46
(1) BPRS yang telah memperoleh izin penutupan Kantor Cabang
wajib untuk:
a. menyelesaikan seluruh kewajiban Kantor Cabang;
b. mengumumkan rencana penutupan Kantor Cabang kepada
nasabah dan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
tanggal pelaksanaan penutupan; dan
c. menghentikan seluruh kegiatan usaha pada Kantor Cabang
dimaksud.
(2) Pelaksanaan penutupan Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh
Direksi BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal
pelaksanaan.
Bagian Kedua
Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor
Pasal 47
Pelaksanaan penutupan Kantor Kas wajib dilaporkan oleh Direksi
BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan.
Pasal 48
(1) Penutupan Kegiatan Kas di luar Kantor wajib dilaporkan oleh
Direksi BPRS kepada Bank Indonesia secara semesteran untuk
posisi akhir bulan Juni dan Desember.
(2) Laporan penutupan Kegiatan Kas di luar Kantor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 10
(sepuluh) hari setelah akhir bulan laporan.
BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN NAMA
Bagian Kesatu
Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 49
BPRS wajib melaporkan setiap perubahan anggaran dasar BPRS
paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya persetujuan atau
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi
yang berwenang.

Bagian Kedua
Perubahan Nama
Pasal 50
(1) Perubahan nama BPRS wajib dilakukan dengan memenuhi
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) BPRS yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran
dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi berwenang
wajib mengajukan permohonan mengenai penetapan penggunaan
izin usaha yang dimiliki untuk BPRS dengan nama yang baru.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh
Direksi BPRS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
perubahan nama mendapat persetujuan dari instansi berwenang.
Pasal 51
Pelaksanaan perubahan nama BPRS wajib diumumkan dalam surat
kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di kantor kecamatan
setempat dan kantor BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah
tanggal persetujuan Bank Indonesia.
BAB X
PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN BPRS
Pasal 52
Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha BPRS atas permintaan
BPRS.
Pasal 53
(1) BPRS yang telah memperoleh persetujuan pencabutan izin usaha
wajib untuk:
a. menghentikan seluruh kegiatan usaha BPRS;
b. mengumumkan kepada nasabah dan masyarakat paling
lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat persetujuan
persiapan pencabutan izin usaha BPRS; dan
c. segera menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban BPRS.
(2) Pelaksanaan penghentian kegiatan BPRS wajib dilaporkan oleh
Direksi BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal
penghentian.
Pasal 54
Status badan hukum BPRS berakhir sejak tanggal pengumuman
berakhirnya badan hukum BPRS dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
BAB XI
KANTOR BPRS TIDAK BEROPERASI
PADA HARI KERJA
Pasal 55
Penutupan sementara kantor BPRS di luar hari libur resmi wajib
memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 56
(1) BPRS wajib mengajukan persetujuan atas rencana untuk tidak
beroperasi pada hari kerja paling lambat 15 (lima belas) hari
sebelum tanggal tidak beroperasi.
(2) Rencana kantor BPRS untuk tidak beroperasi pada hari kerja
wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum tanggal tidak beroperasi.
BAB XII
PENCANTUMAN STATUS DAN LOGO PADA KANTOR BPRS
Pasal 57
(1) BPRS wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis status
kantor pada masing-masing kantornya.
(2) BPRS wajib mencantumkan logo iB pada formulir, warkat,
produk dan kantor serta Kegiatan Kas di luar Kantor BPRS.
BAB XIII
S A N K S I
Pasal 58
(1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 10
ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2),
Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (2),
Pasal 22, Pasal 24 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 25, Pasal
26 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 32 ayat (1), Pasal
33 ayat (2), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal
37 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46
ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 50, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55,
Pasal 56 ayat (1), Pasal 57, Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4), dan
Pasal 60 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.
(2) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2),
Pasal 15 ayat (3), Pasal 16, Pasal 26 ayat (5), Pasal 33 ayat (1),
Pasal 36 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal
47, Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, Pasal 51, Pasal 53 ayat (2) dan
Pasal 56 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai
Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, berupa:
a. teguran tertulis dan denda uang sebesar Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) per hari kerja kelambatan untuk setiap
laporan dan/atau pengumuman atau paling banyak sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan
dan/atau pengumuman;
b. teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila BPRS tidak
menyampaikan laporan dan/atau melaksanakan
pengumuman.
(3) BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
apabila BPRS belum menyampaikan laporan dan/atau
melaksanakan pengumuman setelah 30 (tiga puluh) hari sejak
batas akhir penyampaian laporan dan/atau melaksanakan
pengumuman.
(4) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan denda uang karena tidak
menyampaikan laporan dan/atau melaksanakan pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak menghapus
kewajiban BPRS untuk menyampaikan laporan dan/atau
melaksanakan pengumuman.
(5) Setiap pihak yang tidak mentaati ketentuan dalam Pasal 4 ayat
(1) dan Pasal 8 ayat (2), dapat dikenakan sanksi pidana sesuai
dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
(1) Persetujuan prinsip pendirian BPRS yang telah dikeluarkan oleh
Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia
ini, dinyatakan tetap berlaku.
(2) Persyaratan anggota Direksi paling kurang berpendidikan formal
setingkat Diploma III atau Sarjana Muda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (4), dikecualikan bagi anggota Direksi
BPRS yang telah disetujui Bank Indonesia dan diangkat sebelum
berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
(3) Anggota DPS yang tidak memenuhi persyaratan rangkap jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), wajib
menyesuaikan dengan ketentuan tersebut paling lambat 1 (satu)
tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
(4) BPRS yang telah memiliki izin usaha sebagai BPRS wajib
menyesuaikan ketentuan sesuai dengan amanat Undang-Undang
Perbankan Syariah.
Pasal 60
BPRS yang belum memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, wajib memenuhi persyaratan modal disetor
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. paling kurang 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah modal
disetor yang ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember
2010;
b. 100% (seratus persen) dari jumlah modal disetor yang ditetapkan
paling lambat pada tanggal 31 Desember 2012.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61
Peraturan pelaksanaan tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia
Pasal 62
Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Peraturan
Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang
Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4392) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004
tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4651) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 63
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2009
Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,
MIRANDA S. GOELTOM
Diundangkan di :
Pada tanggal : 1 Juli 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 101
DPbS

Posted in BPRS AAC | Leave a comment

Urine Protector

Adalah alat untuk meminimalize/mengurangi dampak cipratan urine pada urinoir/toilet pria. Sehingga, lebih memaksimalkan kita dalam berikhtiar menjaga pakaian dari najis urine.

Urine Protector ini dapat langsung dipasang pada urinoir tanpa alat bantu apapun. Produk ini berasal dari plastik berbahan acrylic. Untuk sementara ini kami baru menyediakan Urine Protector untuk urinoir merk Toto.

Harga Rp. 50.000,-
Untuk masjid, lembaga pendidikan dan lembaga dakwah tersedia harga khusus.
Melayani pengiriman.

Posted in Agama | Leave a comment

TABUNGAN HAJI DINAR

Kita menggunakan istilah dinar pengganti istilah rupiah emas untuk menghindarkan pandangan orang bahwa dasar perhitungan rupiah emas dinegeri kita biasanya digunakan untuk transaksi pagang-gadai sawah dll. Sedangkan dalam prakteknya nanti kita mengambil patokan harga pasar rupiah emas sebagai dasar perhitungan.

Umumnya orang-orang kita khusus ibu-ibu mempunyai niat untuk melaksanakan ibadah haji agak sekali seumur hidup sebagai pelaksanaan rukun Islam ke lima. Kendalanya untuk mengumpulkan uang sekaligus mempunyai banyak godaan, karena terkumpul uang sedikit-sedikit keburu terpakai untuk keperluan-keperluan yang lain. Akhirnya niat tersebut tidak tecapai dan pahala niat tidak diperoleh karena belum ada tindakan nyata untuk menyampaikan niatnya.

Untuk menjembatani antara niat dan penyampaian niat haji Bank Syariah menyediakan sarana yang kita namakan ”TABUNGAN HAJI DINAR”. Kita himbau masyarakat kita yang berniat untuk naik haji untuk menabung di Bank Syariah dengan nilai minimum 1 rupiah emas untuk tabungan pertama sedangkan tabungan berikutnya bisa satu tali atau satu suku. Dalam administrasi kita dicatat tabungan yang bersangkutan dalam dasar rupiah emas demikian tabungan-tabungan berikutnya tetap. Tabungan dinar ini tidak mendapat bagi hasil dengan kompensasi sebagai berikut;

Umpamakan ONH dalam satu tahun Rp. 30 juta dan nilai rupiah emas waktu itu Rp. 1.000.000. Berarti ongkos naik haji sama dengan 30 rupiah emas. Bila yang bersangkutan telah cukup menabung 30 rupiah emas, maka yang bersangkutan telah berhak untuk kita serahkan uang Rp. 30 juta, sehingga yang bersangkutan bisa berangkat tahun itu. Tentang pemilihan kelompok haji mana yang dipilih oleh yang besangkutan kita serahkan kepada yang besangkutan saja memilihnya. Resiko kita adalah fluktuasi harga rupiah emas dipasaran sebagai pengganti bagi hasil bulanan dari simpanan rupiah mereka. Keuntungan para penabung dengan menggunakan Tabungan Dinar adalah ada rasa disiplin untuk berhemat dan menambah tabungannya dengan harapan bila yang bersangkutan di panggil Allah sebelum niatnya sampai, mudah-mudahan atas niat dan langkah-langkah kesungguhan yang dia lakukan akan mendapat pahala seperti pahala haji yang dia niatkan. Mohon Badan Pengawas Syariah mempelajari dan mempertimbangkan dari segi syariahnya apakah produk ini menguntungkan Bank Syariah dan menguntungkan masyarakat kita. Bila menguntungkan kedua belah pihak mudah-mudahan dapat dimulai persiapannya tahun buku 2010 ini atau paling lambat ditargetkan pelaksanannya dalam tahujn buku 2011 nanti.

Posted in Agama, BPRS AAC | Leave a comment

SOSIALISASI WAKAF TUNAI DAN IBADAH HAJI

Maksimalisasi potensi Badan Pengawas Syariah mengembangkan Wakaf Tunai dan Penyaluran dana Qardul Hasan.

Selama ini Badan Pengawas Syariah kita tempatkan sebagai orang tempat bertanya dalam hal-hal operasi bank, belum sebagai badan yang ikut mengembangkan ke Syariah di Bank kita. Seperti kita ketahui bahwa sejak tahun 2005 lalu kita sudah di tunjuk selaku natzir wakaf tunai. Menurut hemat kami sebaiknya posisi dan potensi Badan Pengawas Syariah kita bebankan tugas kordinator dan mengembangkan wakaf tunai dan mengawasi penyaluran dana bergulirnya. Dengan tambahan tanggung jawab tersebut patut kita pikirkan tambahan pendapatan beliau yang diambilkan dari pos dana bergulir (bukan menjadi beban Bank Syariah). Dengan adanya ikatan wewenang dan tanggung jawab ini beliau akan dapat mengatur-atur waktu beliau untuk Bank Syariah dan tanggung jawab beliau lainnya selama ini.

Banyak rencana yang tidak jalan dalam mengembangkan dana wakaf tunai ini. Seperti kupon “Bukti Wakaf” dengan nilai Rp. 5.000.-per lembar yang telah disebarkan ketiap-tiap jorong dengan harapan masyarakat yang akan membayar rekening listirknya bersedia mengambil satu lembar kupon. Nyatanya tidak jalan dengan berbagai alasan. Kita tidak mengharapkan seluruh pelanggan listrik mengambil satu lembar kupon karena ekonomi mereka berbeda-beda. Tetapi apakah tidak ada agak 5 atau 10 orang dalam jorong itu yang berminat untuk mengambil selembar kupon setiap bulan. Itu berarti akan terkumpul wakaf tunai setiap bulan 5 atau 10 X 46 jorong = Rp. 1.150.000.- atau Rp.2.600.000.- sebulan atau setahun Rp. 13.800.000.-atau Rp. 27.600.000.-Ini baru dari sumber kupon wakaf saja, belum lagi dari perorangan yang sadar bahwa wakaf adalah salah satu dari tiga kebaikan yang akan kita bawa nati setelah kita tidak ada di alam fana ini. Insya Allah setelah sosialisasi dan imbauan yang intensif tergerak hati warga kita untuk berwakaf tunai dalam bentuk langsung ke sertifikat wakaf seri A atau B atau C.

Yakinlah, bahwa Allah berjanji untuk memberi ganjaran pahala kepada orang yang menghimbau orang lain kepada kebaikan akan mendapat pahala sebesar pahala yang diperoleh orang yang melaksanakan imbauan tersebut dan tidak dikurangi sedikitpun. Ini merupakan potensi yang sangat besar untuk diabaikan. Sekaligus kita mengajak umat ber ibadah dan deposito akhiratnya dengan cara sambilan dan tidak terasa dan pada waktunya kupon tersebut kita ganti dengan Sertifikat Wakaf.

Kita selama ini kurang sosialsasi ke mesjid-mesjid karena rencana khotbah dan dakwah bergilir ketiap-tiap mesjid tidak jalan. Dana yang akan terkumpul dari Wakaf Tunai ini tidak terbatas, sangat berbeda dengan modal disetor ada batasnya. Makin besar dana wakaf tunai ini makin banyak orang yang dapat kita bantu terhindar dari rentenir dan membebaskan umat kita dari jeratan rentenir.

Bila kita bebankan kepada Badan Pengawas Syariah tugas mengkordinir wakaf tunai ini, kita minta bantuan beliau untuk mendobrak kemacetan tersebut. Jika perlu meminjam tangan MUI Kecamatan membuat surat kemesjid-mesjid untuk mengakatifkan wirid mingguan mengingat kristenisasi sudah demikikan mencemaskan kita di Minangkabau. Berdasarkan poling yang diadakan “web surau” menyatakan 62,09% menjawab orang Minang pindah agama karena kurang pendidikan agama. Ini sangat menyedihkan kita semua. Kita ikut mengisi wirid di mesjid-mesjid di Kecamatan tidak megharapkan enpelop tetapi ikut mengisi wirid mereka sekali seminggu secara bergilir seperti kta rencanakan semula dengan kata lain ikut berjihad membentengi akidah umat kita. Semoga Allah menunjuki kita jalan yang di Ridhai-Nya. Amin.

Produk baru dalam bentuk Tabungan Haji dalam rangka beramar makruf dan bernahi mungkar. Usul produk ini bukanlah baru bahkan sejak Direksi pertama sampai terakhir pernah di lontarkan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan secara serius positif-negatifnya.

Posted in Agama | Leave a comment

Setingginya tabang bangau, kebalinya tetap ke kubangan

Berangkat dari kecintaan terhadap daerah dimana kita dibesarkan, pergilah kita merantau ke negeri orang guna menuntut ilmu pengetahuan yang lebih tinggi atau mengembangkan usaha perekonomian, bahkan ada juga meningkatkan karir baik dibidang pemerintahan perbankan atau meliter. Semua itu dilatarbelakangi oleh perasaan bahwa kampung halaman kita berada dalam keadaan terbelakang dibandingkan dengan kemajuan yang telah dicapai pihak lain.
Perasaan tersebut memberikan dorongan para alumni SMA 2 Bkt, untuk mempersatukan diri agar dapat mengejar berbagai ketinggalan dalam wadah Alumni SMA 2 Mkt angkatan 70 – 75.
Dimulai dari suatu pertemuan ke pertemuan berikutnya, telah muncul wacana untuk meninggalkan sesuatu terehadap almamater sebagai balas budi atas bekal ilmu yang telah membesarkan kita serta dapat juga hendaknya meningkatkan perekonomian mereka

Posted in Teman Sekolah | Leave a comment

Selamat Datang

Selamat Datang pada Blok aku yang baru

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment